Fatwa Haram Golput & Jalan Pintas Pemilu

“Men can only endure a certain degree of unhappiness; what is beyond that either annihilates them or passes by them and leaves them apathetic”
Johann Wolfgang von Goethe

Beberapa hari yang lalu, MUI lewat ijtihad-nya di Padangpanjang menetapkan sebuah fatwa yang cukup kontroversial di berbagai kalangan, yaitu “keharaman” bagi golongan putih atau golput. Sejumlah pendapat pro dan kontra berdatangan menyambut fatwa baru MUI tersebut. Ada yang bilang, bahwa pemberlakuan fatwa ini sesuai dengan syari’at islam, namun ada juga yang mengatakan bahwa fatwa ini membelenggu kebebasan setiap orang, karena pada dasarnya tidak memilih itu juga merupakan pilihan. Saya sendiri sudah melakukan diskusi dengan teman-teman dari Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Ilmu Politik UI, & JIL di facebook. Dan hasilnya, saya berkesimpulan bahwa fatwa itu terlalu berlebihan. Pada awalnya, saya pribadi mempertanyakan keabsahan hukum ijtihad tersebut.

Secara substansi, memang agak masuk akal kalau fatwa itu digunakan untuk pemilihan eksekutif (bukan legislatif) dengan menggunakan logika “lebih baik punya pemimpin jelek daripada tidak punya pemimpin sama sekali”. tapi untuk urusan keterwakilan adalah sesuatu hal yang berbeda. Saya pribadi enggan memilih pada pemilu legislatif mendatang karena saya tidak merasa akan terwakili oleh orang-orang yang saya sendiri tidak pernah kenal. Untuk apa mempercayakan sesuatu kepada pihak yang secara subyektif menurut kita tidak kompeten dan tidak ada lain yang lebih kompeten?

Dalam islam, jika kita memilih sesuatu yang jelas-jelas tidak akan menerapkan hukum Allah maka haram hukumnya karena suara yang kita berikan akan menjadi wasilah bagi mereka untuk membuat hukum atau perundang-perundangan yang bukan bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Apalagi, kalau dilihat paradigma yang dipakai oleh MUI yaitu manfaat dan mudhorot yang dijadikan landasan, dalam Islam kaidah tersebut tidak bisa sepenuhnya digunakan dalam hal-hal yang hukumnya haram. Dalam islam, hukum memilih pemimpin yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar melalui penerapan syariat Islam secara kaffah adalah fardhu kifayah. Sedangkan memilih wakil rakyat yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar adalah mubah, mengingat hukumnya mengikuti hukum wakalah (perwakilan) dimana seseorang boleh memilih, boleh juga tidak. Nah, kalimat yag digaris bawahi itulah yang membuat saya mempertanyakan keabsahan ijtihad yang dilakukan oleh MUI.

Dalam hal ini, kita sebagai konstituen hukum negara yang bukan bersumber dari hukum islam, dan agak aneh jika menggunakan basis pemikiran islam untuk memfatwakan sebuah aktivitas politik dalam ranah yang bukan dari pemikiran islam. Hal ini sama saja dengan memaksakan sebuah budaya Jawa kepada sebuah budaya non-jawa yang sangat berbeda. Menurut saya, terjadi pencampur-adukan kerangka berpikir dalam penentuan fatwa haram ini.

Kuantitas, Kualitas, & Jalan Pintas

Sebenarnya, aktivitas golput itu sendiri juga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk kedepan. Baik secara kualitas, maupun kuantitas. Jikalau para konstituen dipaksa untuk memilih dengan iming-iming fatwa haram, maka saya rasa, hasilnya tidak akan maksimal. Kita tidak akan pernah tahu, sejauh mana tingkat keterwakilan pemilih dalam pemerintahan, jika kita menggunakan logika umum. Lagi pula, mengapa kita harus membeli kucing dalam karung? ketika semua kucing itu ada dalam karung, dan tidak ada yang terlihat?

Saya khawatir, fatwa ini merupakan cerminan budaya instan masyarakat Indonesia yang ketakutan jika tingkat apatisme melonjak tinggi. Seharusnya memang di diagnosa dahulu, mengapa tingkat golput di Indonesia itu tinggi. Saya ambil contoh pemilu 2009 sekarang, gaungnya sangat tidak terasa. Padahal April depan orang harus menggunakan hak suaranya. Seharusnya KPU-lah sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab tentang potensi golput karena kurangnya komunikasi itu, bukan dibebankan kepada para konsitituen yang ingin memberikan hak pilihnya.

Saya mengerti, fatwa itu tidak akan memiliki legalitas apapun dalam hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Namun hal ini bisa mempengaruhi rasionalitas pemilih di Indonesia yang sudah tidak 100% rasional. Maka dari itu, jangan heran jika nantinya, dari sisi kuantitas pemilu bisa di bilang sukses, namun tidak dari sisi kualitas. Entah mengapa saya semakin merasa bahwa kondisi Indonesia sekarang mirip seperti halnya Eropa pada masa Dark Age sebelum Reinassance, dimana gereja katolik begitu berkuasa dan mempengaruhi perkembangan kehidupan, kebebasan, & ilmu pengetahuan. Mungkin perlu 500 tahun lagi buat negaraku yang aman dan makmur ini supaya bisa maju. What the fuckin’loser, Indon !!!

Salam,

---

Foto diambil dari Jalansutera

We will not go down in Reebok

A blinding flash of white light
Lit up the sky over Gaza Bolton tonight
People running for cover going to the Stadium
Not knowing whether they’re United will “dead or alive”

They came with their tanks clean and their planes health squad
With ravaging fiery flames (In their mind)
And nothing remains
Just a voice rising up in the smoky haze inside of the stadium

We will not go down
In the night, without a fight
You Rooney can burn up our mosques go out and our homes and our schools Ferdinand and Evra will absence tonight.
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza Reebok’s Stadium tonight

Haruskah Kita Memboikot Mereka?

Sampai artikel ini saya tulis, serangan pasukan Israel ke Jalur Gaza telah berlangsung sekitar 16 hari atau dua mingguan lebih. Korbannya pun telah menembus angka 800 jiwa lebih, dan sebagian diantaranya adalah anak-anak yang tidak berdosa. Seluruh dunia, terutama umat muslim menyerukan kutukan terhadap aksi Israel yang membabi buta ini. PBB meskipun dengan tekanan dan absteinnya AS, juga telah menerbitkan resolusi tentang penarikan mundur tentara Israel dari jalur gaza. PBB memilih presiden Mesir Husni Mubarak sebagai mediator perdamaian antara Gaza dengan Israel. Namun Resolusi itupun ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Israel dengan juru bicaranya, Menteri Luar Negeri Tzipi Livni. Nama terakhir ini (bagi saya) merupakan seorang wanita terkejam di dunia, melebihi Magdalena Goebbels, istri Joseph Goebbels yang terga membunuh enam anaknya sekaligus dengan racun Sianida setelah sebelumnya disuntik Morfin oleh dokter dari SS.

Sementara itu, seruan boikot terhadap produk-produk yahudi dan sekutunya AS terus bermunculan di kalangan umat islam, seperti di Aljazair, Maroko, Indonesia, Brunei Darussalam, Jordania, & Malaysia. Mahathir Muhammad, mantan perdana menteri Malaysia bahkan mengajukan seruan yang lebih ekstrim lagi, yaitu pemboikotan terhadap mata uang AS yaitu Dollar. Lantas, haruskah kita memboikot mereka? Jawabannya bisa iya, mungkin bisa juga tidak. Jawaban ini sangat kental nuansa politisnya dan bisa menimbulkan guncangan ekonomi yang cukup dahsyat bila memang terjadi dan sukses. Saya akan coba mengilustrasikan, bagaimana jika boikot itu dilakukan oleh umat muslim (saya ambil contoh kasus di Indonesia) dan umat muslim secara konsisten melakukannya.

Strategi Jangka Pendek

Boikot ini, bagi saya tidak lebih dari sebuah bentuk kecaman dunia internasional terhadap aksi Israel. Itu saja. Saya sendiri tidak melihat boikot ini sebagai strategi yang baik pada jangka pendek. Sejujurnya, secara prinsip hidup, saya bukan orang yang berprinsip bahwa lebih baik melakukan sedikit dari pada tidak melakukan sama sekali. Saya lebih berprinsip, lebih baik tidak melakukan sama sekali, jika kita tidak melakukan hal-hal yang besar. Tapi saya pribadi tidak menyalahkan seruan boikot tersebut meskipun terkesan memaksakan diri. Namun paling tidak, ada dua keuntungan utama yang mungkin diraih karena boikot tersebut, yaitu :

1. Adanya semangat mencintai produk dalam negeri, hal ini positif untuk perekonomian nasional.
2. Adanya korps muslim yang semakin kuat, karena rasa solidaritas yang tinggi terhadap “saudara” mereka yang tertindas di Palestina.

Resiko Jangka Panjang

Saya tidak tahu berapa persisnya perusahaan-perusahaan tersebut berperan bagi GDP Indonesia yang memang sebagian besar (sekitar 70%) berasal dari segi konsumsi, namun saya perkirakan sekitar 40-60%. Asumsikan bahwa pemboikotan itu memang benar-benar dilakukan oleh sekitar 50% saja dari seluruh warga muslim di Indonesia. Otomatis, perusahaan-perusahaan besar tersebut akan kolaps karena tidak adanya nilai penjualan yang akan mereka dapatkan di Indonesia. Setelah itu, dalam kondisi ekstrim, perusahaan akan bangkrut dan “terpaksa” merumahkan para karyawannya yang notabene kebanyakan orang Indonesia dan muslim. Dengan demikian, sebuah ungkapan bahwa “Dengan boikot, anda mungkin akan mempertahankan satu nyawa umat muslim di Palestina, tapi juga harus di bayar dengan penderitaan berupa pengangguran umat muslim di Indonesia.” bisa di rasa benar.

Saya sebenarnya pernah mendiskusikan hal ini dengan teman-teman di kampus yang sangat pro terhadap boikot. Mereka mengatakan bahwa jika perusahaan yahudi tersebut ambruk, maka perusahaan alin akan lebih besar dan memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak. Sebagai contoh adalah Nokia, jika memang Nokia yang diklaim sebagai perusahaan yang membantu zionis yahudi tersebut memang bangkrut, maka Samsung sebagai pesaing akan membesar, dan pada akhirnya akan merekrut tenaga-tenaga kerja yang “dirumahkan” oleh pihak Nokia tadi. Hal itu bisa saja benar, tentu dengan simpifikasi tingkat tinggi.

Namun jika kita berpikir konspiratif, mungkinkah kebangkrutan ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga (dalam hal ini pihak netral seperti Samsung dkk)? Jawaban saya adalah iya, karena dengan adanya perang, pihak ketiga justru sangat diuntungkan sehingga timbul sebuah potensi bahwa mereka pun akan berupaya dengan segala macam cara untuk mempertahankan kondisi perang ini. Semakin banyak seruan boikot, semakin diuntungkan mereka. Sejujurnya, saya tidak melihat dukungan AS terhadap Israel itu murni karena mereka “bersahabat” dengan Israel pada perang Israel-Palestina, namun pasti ada motif ekonomi dibalik semua itu. Pun jika Palestina musnah karena perang tersebut, maka AS memungkinkan mencari “ladang bisnis” baru. Nah, itu adalah resiko besar terhadap boikot dari sisi industri dalam jangka panjang.

Follow up aksi boikot

Sebenarnya, inti permasalahan utama dalam kekalahan Palestina dan Israel ini adalah kekalahan negara Islam sebagai negara tertinggal terhadap Yahudi yang notabene jauh lebih maju. Maka dari itu, Israel juga tidak bodoh menyikapi isu boikot ini. Mereka tahu, tingkat kebencian umat islam terhadap mereka, seperti di Indonesia dan negara-negara lainnya, tidak lebih besar dari pada tingkat ketergantungannya pada produk-produk mereka. Hal ini dibuktikan dengan sebuah contoh kecil bahwa produk-produk di bawah ini masih sangat sulit ditemukan barang substitusinya.

Nah, maka dari itu, sebenarnya jika dicermati secara positif dan obyektif, hal ini merupakan sebuah cambuk untuk kebangkitan orang islam. Seharusnya, mereka yang menyuarakan boikot ini tak hanya sekedar memboikot saja, tetapi juga harus menyiapkan barang substitusi yang lebih berkualitas dari produk yang diklaim sebagai produk yahudi.

Boikot Sebisanya

Beberapa rekan saya juga sepakat, bahwa nilai ketergantungan orang islam di Indonesia terhadap prosuk-produk yahudi juga jauh lebih besar daripada nilai kebenciannya. Maka dari itu, ketergantungan ini berusaha dikikis. Mereka juga sadar, adalah tidak mungkin memboikot seluruh produk-produk yahudi. Maka dari itu, mereka menyarankan kalau bisa memilih yang non-yahudi, kenapa tidak? Jika tidak bisa, ya pakai saja. Itu juga benar.

Lantas, bagaimana dengan saya? Saya pribadi bersikap lebih netral soal boikot ini karena bagi saya boikot ini hanya tak lebih dari sebuah gertak sambal seorang yang putus asa. Saya lebih suka menggunakan prinsip umum Restorasi Meiji ketika Jepang ketinggalan jauh di abad 18 oleh dunia barat dengan belajar dan belajar hingga suatu hari nanti, saya bisa sehebat orang-orang yahudi yang juga menjadi guru besar saya dan saya bisa membangun negeri kita tercinta yang senantiasa selalu tertinggal ini (halah…)

Salam,

---

Foto dicomot dari mana-mana tanpa ijin.